Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pihaknya tidak mengharapkan terjadinya pembengkakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di luar kuota yang ditetapkan pemerintah, yakni 44,04 juta kiloliter. “Tentu saya tidak mengharapkan kalau memang ada kenaikan. Namun secara umum, fiskal kita dalam keadaaan baik. Kita memang perlu memperhatikan penerimaan negara,” ujarnya di sela-sela seminar internasional bertajuk Challenges to Collect Property Tax, Selasa (27/11).
Menurut Menkeu, apabila terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi di luar kuota, pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan anggaran untuk membayar tagihan-tagihan yang diajukan Pertamina. “Dananya dari penerimaan negara dan pembiayaan defisit APBN. Karena jumlah dana yang ada di kas negara cukup besar dan bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan, termasuk keperluan membayar subsidi BBM dan listrik kalau terjadi over kuota,” tuturnya.
Kendati demikian, Menkeu enggan menyebutkan proyeksi anggaran yang dibutuhkan apabila konsumsi BBM kembali bobol 1,2 juta kiloliter di luar kuota 44,04 juta kiloliter. “Saya tidak bisa sampaikan, karena yang kami inginkan itu adalah di batas [kuota] 43,5 juta kiloliter,” tegasnya. Agus juga menekankan agar jajaran Kementerian ESDM, termasuk Pertamina dan BPH Migas bisa mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. “Kalau di beberapa daerah karena situasi belum ditata dengan cukup baik, subsidi dinikmati oleh masyarakat yang tidak seharusnya. Itu tentu harus ditata. Jadi tetap kita harapkan supaya kuota tidak meningkat,” ungkapnya.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengungkapkan distribusi BBM bersubsidi secara normal berisiko menyebabkan terjadinya over kuota BBM sebesar 1,25 juta kiloliter. Pasalnya, kuota BBM nasional diproyeksi habis pada 24 Desember 2012. (Bisnis, 26 November) Jika dihitung dalam rupiah, Pertamina akan menombok Rp6 triliun dengan asumsi subsidi Rp5.000 per Iiter. Sementara itu, pengamat menilai penambahan kuota BBM bersubsidi tidak akan memperlebar defisit APBN-P 2012.
Bisa Ditutup
Telisa Aulia Falianty, Ekonom EC-Think, mengatakan penambahan pengeluaran pemerintah karena over kuota BBM bersubsidi bisa ditutup dari anggaran belanja pemerintah yang tidak terserap. Selain itu, pengaruh peningkatan over kuota terhadap defisit masih bisa ditekan karena harga minyak dunia saat ini sedang turun. “Penyerapan pemerintah asumsinya kan 90%, otomatis masih ada sisa dong. Harga minyak dunia kan juga lagi turun. Jadi saya melihat bahwa defisit tidak akan melebar,” katanya kepada Bisnis, Selasa (27/11).
Di sisi lain, jika mempertimbangkan perlambatan beberapa sektor penerimaan negara, Telisa menuturkan over kuota BBM yang bertambah bisa berpengaruh terhadap defisit. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu menggunakan dana cadangan risiko fiskal. “[Dana cadangan risiko fiskal] Ini kan akan menutup defisit. Itu juga masih banyak yang belum tertarik kok,’’ ujarnya. Namun, Telisa mengungkapkan pengalokasian sisa anggaran yang tidak terserap atau penarikan dana cadangan risiko fiskal menunjukkan alokasi anggaran yang tidak sehat.
“Alokasinya kita harapkan bukan lebih banyak ke BBM, tetapi ke belanja modali. Nah ini [belanja modal] malah banyak yang tidak terserap,” tuturnya.
Telisa mengimbau pemerintah harus mampu bisa memperlihatkan kemajuan dalam pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Masyarakat, Ianjutnya, dapat menerima kebijakan pengendalian BBM bersubsidi jika pemerintah melakukannya secara bertahap dan konsisten. (redaksi@bisnis.co.id.)
